INDUSTRI PERSUSUAN INDONESIA

JUDUL :  PENGARUH KEBIJAKAN TOP DOWN TERHADAP KEMAJUAN INDUSTRI PERSUSUAN INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Kondisi geografis, ekologi, dan kesuburan lahan di beberapa wilayah Indonesia memiliki karakteristik yang cocok untuk pengembangan agribisnis persusuan. Selain itu, dari sisi permintaan, produksi susu dalam negeri masih belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Saat ini produksi dalam negeri baru bisa memasok tidak lebih dari 30% dari permintaan nasional, sisanya 70% berasal dari impor. Untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri termasuk memasok permintaan industri pengolahan susu diperlukan kerjasama antara peternak, koperasi, industri pengolahan susu dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian yang memiliki nilai strategis. Salah satu komponen dari subsektor peternakan yang memiliki banyak manfaat dan berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah agribisnis persusuan. Dalam pembangunan sektor pertanian terutama pada agribisnis persusuan yang berkelanjutan diperlukan penguatan sosiokultural. Sosiokultural sebagai modal sosial meliputi : ide, nilai, norma, sikap, perilaku (cognitive social capital), gotong royong dan kelembagaan sosial ekonomi merupakan aspek penting untuk  mengatur perilaku dan mengendalikan pengelolaan sumberdaya secara arif dalam pembangunan berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian yang memiliki nilai strategis, antara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan rata-rata pendapatan penduduk, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini juga sejalan dengan Kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Menurut Wisadirana (2008) Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan di Indonesia. Pembangunan subsektor peternakan yang strategis diharapkan akan memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa Indonesia termasuk dalam mencerdaskan bangsa.  

Subsektor peternakan yang perlu dibangun dengan serius adalah agribisnis dibidang persusuan. Permintaan susu dalam negeri belum tercukupi oleh pasokan susu dalam negeri dan masih tergantung dengan bahan baku impor. Sebuah data statistik menunjukan bahwa produksi susu di Indonesia masih rendah, pada tahun 2005 dengan populasi 373.970 ekor sapi perah menghasilkan susu segar 341.986 ton/tahun. Produksi susu tersebut masih belum memenuhi kebutuhan susu dalam negeri sebesar 1.427.000 ton/tahun, sehingga masih perlu impor susu 1.085.014 ton (76%). Dalam hal ina banyak  kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari importasi produk-produk susu. Di antara kerugian tersebut ialah terkurasnya devisa nasional, hilangnya kesempatan terbaik (opportunity loss) yang berasal dari menganggurnya atau tidak dimanfaatkannya potensi sumberdaya yang ada untuk pengembangan agribisnis persususan, dan hilangnya potensi revenue yang seharusnya diperoleh pemerintah dari pajak apabila agribisnis persusuan dikembangkan secara baik. Mengingat potensi sumberdaya alam Indonesia yang besar bagi pengembangan agribisnis persusuan, adalah ironis jika sebagian besar dari kebutuhan susu Indonesia masih harus diimpor. Dengan demikian, pemerintah dan stakeholder lainnya perlu berupaya keras meningkatkan pangsa pasar (market share) para pelaku pasar domestik dalam agribisnis persusuan Indonesia (Daryanto, 2007).

Rendahnya produktifitas ternak perah di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh ternaknya saja akan tetapi peran penting jaga dipegang oleh Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah peternak, akademisi dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Selama ini pemerintah dalam membuat kebijakan kurang memperhatikan penguatan pada aspek sosiokultural. Penguatan sosiokultural adalah upaya memperkuat kapasitas masyarakat dengan cara melatih dan mendidik untuk lebih memahami dan mengerti fungsi sistem nilai dan norma pengatur perilaku. Konsep ini muncul, karena pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan top down yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan nilai sosial budaya, sehingga menyebabkan memudarnya kearifan lokal dan rusaknya sumberdaya.

III. PEMBAHASAN

Pembangunan peternakan saat ini adalah mengikuti pendekatan top down. Koperasi sebagi jembatan antara peternak dan perusahaan industri pengolahan susu juga terkesan mengikut  pendekatan kebijakan top down baik yang diberikan oleh pemerintah maupun Industri Pengolahan Susu (IPS). Dalam hal pemasaran susu dari peternak dalam negeri, keberadaan Inpres No 4/1998 mengakibatkan posisi industri pengolahan susu menjadi jauh lebih kuat dibandingkan peternak karena Industri Pengolahan Susu mempunyai pilihan untuk memenuhi bahan baku yang dibutuhkan yaitu susu segar dari dalam negeri maupun dari impor. Hal ini menyebabkan relatif rendahnya harga susu segar yang diterima oleh perternak dalam negeri.

Permasalahan lain yang dihadapi peternak adalah besarnya ketergantungan peternak terhadap Industri Pengolahan Susu dalam memasarkan susu segar yang dihasilkannya. Dengan absennya keberpihakan Pemerintah terhadap peternak, hal ini menimbulkan kecenderungan bahwa harga susu segar yang diterima peternak relatif rendah. Adanya pemberlakuan standar bahan baku yang ketat oleh kalangan Industri Pengolah Susu mendudukkan peternak sapi perah pada posisi tawar (bargaining position) yang rendah. Keberadaan Industri Pengolah Susu ini dapat menyebabkan terbentuknya struktur pasar oligopsoni yang tentunya menekan peternak. Selain harga susu yang sangat murah pada struktur pasar tersebut, tekanan yang diterima peternak semakin bertambah dengan adanya retribusi yang diberlakukan oleh kebanyakan Pemerintah Daerah di era otonomi daerah ini. Padahal menurut Santoso (2008) pengembangan peternakan di era otonomi daerah akan sangat relevan guna menyediakan protein hewani asal ternak yang bermutu tinggi

Bila melihat perkembangan agribisnis persusuan di negara lain, peran koperasi sangatlah besar dalam mengembangkan usaha tersebut. Di India, misalnya, koperasi susu telah berkembang sedemikian rupa sehingga sampai saat ini kurang lebih telah berjumlah 57.000 unit dengan 6 juta anggota. Begitu pula di Uruguay, dimana para peternak domestiknya telah mampu memproduksi 90% dari total produksi susu nasional. Besarnya peran koperasi tersebut belum terlihat di Indonesia. Koperasi susu kita mempunyai posisi tawar yang sangat lemah ketika berhadapan dengan industri pengolahan susu, baik dalam hal jumlah penjualan susu, waktu penjualan, dan harga yang diperoleh.

Kebijakan dengan pendekatan top down dapat menyebabkan sikap masyarakat selalu tergantung pada pemerintah, kurang kreatif dan bersifat menunggu, sehingga pembangunan peternakan sulit berkelanjutan, meskipun sumberdaya ternak dan daya dukung bersifat renewable. Oleh karena itu, agar berkelanjutan diperlukan peran nilai kearifan dan kualitas sumberdaya manusianya yang bisa dilakukan melalui penguatan sosiokultural. Penguatan sosiokultural pembangunan peternakan bisa dilakukan dengan penataan, pemantapan dan pengembangan ide, nilai, norma, gotong royong, cognitive social capital dan jaringan sosial ekonomi. Penataan, pemantapan dan pengembangan ide untuk membangun peternakan berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengubah ide dan gagasan yang dulu dari pemerintah menjadi dari masyarakat atau pendekatan top down menjadi bottom up planning. Untuk menata, memantapkan dan mengembangkan nilai gotong royong melalui peningkatan jalinan kerjasama kemitraan berkeadilan sosial dalam pengelolaan hutan bersama. Sedangkan penataan, pemantapan dan pengembangan cognitive social capital bisa malalui pemahaman arti hidup dalam hubungan dengan alam sekitar bersikap adi luhung.

Memantapkan dan mengembangkan jaringan struktur sosial ekonomi peternak dapat dilakukan dengan pembentukan modal, meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan koperasi, memotovasi kerja untuk meningkatkan produktivitas dan melakukan penyambungan kembali hubungan antar kelembagaan terkait yang telah terputus. Koperasi harus berperan aktif dalam mendapatkan posisi tawar yang baik dengan Industri Pengolahan Susu, karena dengan posisi tawar yang tinggi maka akan memotivasi peternak untuk meningkatkan produktifitas ternaknya, dengan demikian industri persusuan Indonesia akan maju. Selain itu kebijakan dengan pendekatan bottom up planning perlu digerakan agar peternak dan koperasi bisa menyalurkan idenya dan kreatifitasnya dalam mencapai kesejahteraan mereka dan memajukan industri persusuan Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

a)      Kebijakan dengan pendekatan top down akan mengakibatkan posisi tawar koperasi lemah terhadap industri pengolahan susu di Indonesia

b)      Kebijakan dengan pendekatan top down mengakibatkan ketergantungan peternak pada pemerintah

c)      Pembangunan subsektor peternakan khususnya industri persusuan perlu menguatkan aspek sosiokultural

4.2 SARAN

a)      Sebaiknya pemerintah dalam membuat kebijakan memperhatikan aspek sosiokultural dan dengan pendekatan bottom up planning

b)      Pembangunan otonomi daerah perlu dikaji ulang kaitannya dengan dampak positif dan negatif pada peternak.

DAFTAR PUSTAKA

Daryanto, Arief. 2007. Persusuan Indonesia: Kondisi, Permasalahan Dan Arah Kebijakan. WordPress.com, Diakses tanggal 27 Novenber 2010

Santoso, Urip. 2008. Membenahi Sumber Daya Manusia Peternakan Menyongsong Era Otonomi Daerah. WordPress.com/UripSantoso/author/. Diakses tanggal 27 Novenber 2010

Wisadirana, Darsono. 2008.  Penguatan Sosiokultural Sebagai Modal Sosial Untuk Mendukung Pembangunan Peternakan Berkelanjutan. Http://www.google.com. Diakses tanggal 27 Novenber 2010

 

TUGAS TERSTRUKTUR

INDUSTRI PERSUSUAN

PENGARUH KEBIJAKAN TOP DOWN TERHADAP KEMAJUAN INDUSTRI PERSUSUAN INDONESIA

OLEH :

PUTRI MEISARI

D1E008089

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS PETERNAKAN

PURWOKERTO

2010